Detail Informasi

 

Selalu menjunjung integritas tinggi dan transparansi menghadirkan inovasi-inovasi untuk kepentingan masyarakat bersama yang adil dan makmur.

 


Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah rutin dan terjadwal menerima gaji ke 13 dan 14 sebagai salah satu bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Namun bagaimana dengan pekerja atau buruh yang bekerja di perusahan swasta, apakah sudah menjalakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov Lampung, Sumiarti Somad mengajak seluruh perusahan yang ada di Lampung untuk menjalakan Permen 6/2016 itu."Sesuai ketentuan dibayarkan paling lambat H-7,jad saya himbau agar perusahan mentaati Permen no 6 tahun 2016 it"ujarnya di halaman kantor gubernur,kemarin.

Menurutnya, semua pekerja atau buruh wajib mendapatkan THR dimana mereka bekerja. "THR itu kan hak ya, jadi wajar kalau perusahan memberi dan pekerja mendapatkan hak mereka,"katanya.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk tidak terlambat memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi pegawainya.

"Ya saya mengingatkan terus menerus. Karena THR ini adalah hak ya. Memang seharusnya dibayarkan," ujar Hanif, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/6).

"Kalau masa kerjanya 12 bulan berturut-turut, dia satu kali gaji. Kalau di bawah 12 bulan, atau kurang dari 12 bulan tapi berturut-turut maka dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja," lanjut dia.

Hanif mengingatkan, jika perusahaan tak mengikuti pembayaran THR sesuai aturan, pegawai bisa mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja melalui jalur yang disediakan.

"Pengawasannya kami buat posko, buat satgas, baik di pusat maupun di daerah melalui dinas-dinas tenaga kerja. Itu untuk memantau, monitoring, penerimaan pengaduan, dalam pelaksanaan THR ini," ujar dia.

Meski demikian, Hanif mengakui, kesadaran perusahaan di Indonesia dalam membayarkan THR semakin tahun semakin meningkat.

"Saya lupa angkanya. Tapi jumlah perusahaan yang diadukan soal THR ini semakin menurun jauh dibandingkan yang lalu," ujar Hanif.(TK)  *sumber lampungprov.go.id